Tag: Dwi Astuti

JAKARTA, NusaBali - Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

DENPASAR, NusaBali - Pemerintah mencatat penerimaan pajak dari usaha ekonomi digital mencapai Rp29,97 triliun. Jumlah tersebut terhitung dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2024.

DENPASAR, NusaBali - Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perlakuan Perpajakan dalam Kerja Sama Operasi. PMK tersebut secara resmi diundangkan dan berlaku pada tanggal 18 Oktober 2024.

DENPASAR, NusaBali - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan masyarakat  waspada dan berhati-hati. Hal tersebut berkaitan dengan munculnya modus penipuan terbaru  mengatasnamakan DJP.

DENPASAR, NusaBali - Pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp28,91 triliun, hingga 30 September 2024.

JAKARTA, NusaBali - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan media edukasi berupa simulator coretax pada situs pajak.go.id. Peluncuran simulator  bertujuan untuk memfasilitasi wajib pajak dalam memahami berbagai fitur coretax dengan lebih baik.

JAKARTA, NusaBali - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan modus baru penipuan yang mengatasnamakan pegawai DJP.

JAKARTA, NusaBali - Pemerintah mempermudah pembebasan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta pejabatnya.

JAKARTA, NusaBali - Pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp27,85 triliun, hingga 31 Agustus 2024. Jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp22,3 triliun, pajak kripto sebesar Rp 875,44 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp2,43 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (paj

DENPASAR, NusaBali - Terhitung  mulai 1 Juli 2024 terdapat 7 (tujuh) layanan administrasi perpajakan dapat diakses menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 16 digit, dan NITKU (Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha).

JAKARTA, NusaBali - Nomor Induk Kependudukan (NIK) resmi menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mulai Senin (1/7). Artinya, format NPWP mulai menggunakan format baru yakni 16 digit.

DENPASAR, NusaBali - Pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 24,12 triliun. Hal itu terhitung sampai dengan 30 April 2024.

DENPASAR, NusaBali - Penerimaan pemerintah dari sektor usaha ekonomi digital hingga 29 Februari 2024 mencapai Rp 22,179 triliun. Penerimaan terbesar salah satunya dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp 18,15 triliun.

DENPASAR, NusaBali - Pemerintah telah mengumpulkan penerimaan sebesar Rp14,57 triliun dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Jumlah tersebut sampai dengan 31 Agustus 2023.